Berita, edukasi, insight, dan agenda perpajakan dari FRS Optima Consulting.
Pengadilan Pajak menerbitkan putusan atas sengketa gugatan pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP). Praktisi pajak perlu memahami implikasi ketentuan formal dan asas nebis …
Artikel ini menguraikan kebijakan relaksasi administrasi perpajakan melalui KEP-185/PJ/2026 bagi wajib pajak yang terdampak bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Analisis Putusan Pengadilan Pajak terkait permohonan pembetulan putusan atas kesalahan tulis administratif demi kepastian hukum dan kepatuhan perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan KEP-239/PJ/2026 yang memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak.
Analisis Putusan Pengadilan Pajak terkait reklasifikasi biaya angkut pupuk dari PPh 23 ke PPh 21. Pelajaran penting mengenai risiko kepatuhan bagi perusahaan.
Analisis Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa reklasifikasi PPh Pasal 23 menjadi PPh Pasal 21 atas biaya sewa alat angkut.
Pemerintah resmi menerbitkan PMK 77/2026 yang memberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 100% atas jasa angkutan udara kelas ekonomi selama periode Nataru.
Berdasarkan siaran pers DJP 1 Oktober 2026, empat marketplace resmi memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet. Artikel ini mengulas dampak praktis dan mitigasi risik…
Direktorat Jenderal Pajak resmi memberlakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen bagi pedagang dalam negeri di empat marketplace mulai 1 Oktober 2026.
Analisis praktisi FRS Optima Consulting atas PMK-71/2026 yang memprioritaskan pembayaran utang pajak untuk melunasi pokok terlebih dahulu.
DJP mengumumkan jadwal pemeliharaan sistem yang menyebabkan downtime pada layanan Coretax dan pihak ketiga tanggal 24 Oktober 2026.
DJP menjadi tuan rumah forum BRITACOF ke-7 di Jakarta bersama 38 otoritas pajak dunia guna memperkuat kepastian iklim usaha, kepatuhan ekonomi digital, serta integrasi t…
