Analisis Praktisi: Dampak Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace dan Kepatuhan Pajak Pedagang

Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tanggal 1 Oktober 2026, pemerintah resmi memberlakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK-37/2025).

Sebagai kantor konsultan pajak dan akuntansi FRS Optima Consulting (frsconsulting.id), kami melihat kebijakan ini menuntut kesiapan administratif yang matang dari para pelaku usaha yang berjualan secara daring. Meskipun pemerintah menyatakan kebijakan ini bukan pengenaan jenis pajak baru, perubahan mekanisme pemungutan langsung melalui sistem elektronik membawa implikasi signifikan terhadap arus kas dan kepatuhan administratif perusahaan.

Cakupan Kebijakan dan Mekanisme Pemungutan

Dalam ketentuan PMK-37/2025, penunjukan pemungutan dilakukan oleh pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada 24 September 2026 kepada empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yaitu:

• PT Shopee International Indonesia
• PT Global Digital Niaga Tbk
• PT Tokopedia
• PT Ecart Webportal Indonesia

Keempat marketplace tersebut diwajibkan untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet pedagang, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemungutan ini dilakukan secara langsung melalui mekanisme transaksi pada platform marketplace saat transaksi berlangsung.

Pemerintah sebelumnya sempat memberikan waktu penyesuaian sampai dengan 31 Oktober 2026. Namun, berdasarkan hasil evaluasi serta kesiapan sistem dan administrasi penyelenggara marketplace, pelaksanaan pemungutan resmi dimulai pada 1 Oktober 2026.

Risiko Kepatuhan yang Perlu Diantisipasi Perusahaan

Bagi badan usaha dan pelaku e-commerce, peralihan mekanisme pemungutan ini memunculkan beberapa risiko kepatuhan yang harus diantisipasi secara dini:

1. Ketidaksesuaian Data Perpajakan pada Akun Marketplace

Risiko utama yang sering terjadi adalah perbedaan data profil perpajakan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau identitas badan usaha yang terdaftar di sistem marketplace dengan data administrasi DJP. Hal ini dapat menghambat transparansi pelaporan dan pengakuan kredit pajak.

1. Salah Interpretasi Pembebasan Pajak untuk UMKM

Pemerintah memberikan kemudahan berupa pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Namun, fasilitas ini tidak otomatis berlaku tanpa syarat; pedagang wajib menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak marketplace. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur ini dapat berisiko pada pemotongan pajak yang tidak seharusnya.

1. Rekonsiliasi dan Pengakuan Kredit Pajak

PPh Pasal 22 yang dipotong oleh marketplace dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final. Perusahaan harus memastikan pencatatan akuntansi dan dokumentasi bukti potong tersimpan dengan baik agar tidak terjadi selisih antara laporan keuangan komersial, laporan omzet marketplace, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Rekomendasi Langkah Konkret bagi Pelaku Usaha

Untuk memitigasi risiko di atas dan memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga tanpa mengganggu operasional bisnis, FRS Optima Consulting merekomendasikan langkah-langkah praktis berikut bagi perusahaan:

1. Lakukan Audit Internal Data Akun Marketplace

Segera periksa dan pastikan bahwa seluruh data perpajakan, NPWP, serta dokumen legalitas perusahaan yang tercantum pada akun di keempat marketplace tersebut telah lengkap, valid, dan sinkron dengan data DJP.

1. Pahami Batas Omzet dan Urus Surat Pernyataan (Jika Memenuhi Syarat)

Bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet tahunan sampai dengan Rp500 juta, segera lengkapi dan sampaikan surat pernyataan melalui mekanisme yang disediakan oleh masing-masing marketplace agar terhindar dari pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen tersebut.

1. Tertibkan Administrasi Bukti Potong dan Rekonsiliasi Keuangan

Simpan setiap bukti pungut atau dokumen transaksi dari marketplace dengan teratur. Tim keuangan atau akuntansi perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi berkala antara omzet penjualan digital dan bukti potong PPh Pasal 22 untuk memudahkan pelaporan SPT serta memastikan hak kredit pajak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan memahami ketentuan PMK-37/2025 secara komprehensif dan mempersiapkan tata kelola administrasi yang tertib, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis di marketplace dengan rasa aman dan mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

Sumber

• Siaran pers DJP: Pemungutan PPh Pasal 22 Melalui Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026

Informasi bersifat umum dan bukan nasihat profesional; untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan tim FRS Optima Consulting.