Menguji Keadilan Pengurangan Sanksi: Pelajaran Sengketa Gugatan PPN Pertambangan

Berdasarkan informasi yang bersumber dari Pengadilan Pajak tertanggal 28 Oktober 2026, sengketa perpajakan sering kali muncul akibat ketidakpastian regulasi dan transisi aturan di bidang pertambangan. Artikel ini mengulas putusan nomor PUT-003218.99/2026/PP/M.XVIP Tahun 2026 mengenai Gugatan Pajak yang diajukan oleh Pemohon Banding (sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan pasir) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01099/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 10 Maret 2026.

Pokok Sengketa dan Dalil Para Pihak

Sengketa bermula ketika Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Oktober 2022 nomor 00012/207/22/098/25 tanggal 24 Februari 2025. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding dikenai sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp681.287.820. Pemohon Banding kemudian mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP sebanyak dua kali, namun ditolak oleh Tergugat.

Pemohon Banding mendalilkan bahwa timbulnya sanksi administrasi dan koreksi pajak masukan murni bukan karena kesalahan wajib pajak, melainkan akibat ketidakpastian hukum pada masa transisi peraturan. Berdasarkan UU Cipta Kerja dan UU HPP, serta terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 (yang berlaku surut sejak April 2022), status komoditas pasir bangunan dan pasir kuarsa mengalami perubahan penafsiran dari bukan barang kena pajak menjadi barang kena pajak strategis yang atas penyerahannya dibebaskan PPN, sehingga pajak masukan tidak dapat dikreditkan.

Di sisi lain, Tergugat berdalil bahwa permohonan pengurangan sanksi tidak dapat dipenuhi karena Pemohon Banding telah melunasi pokok pajak dan sanksi administrasi sebelum permohonan diproses. Menurut Tergugat, berdasarkan Pasal 27 ayat (4) PMK Nomor 118 Tahun 2024, permohonan hanya dapat diberikan terhadap sanksi yang belum dibayar atau belum dilunasi.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menguji aspek kewenangan dan materi sengketa. Terkait dalil Tergugat mengenai syarat sanksi "belum dilunasi", Majelis Hakim menegaskan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tidak mengatur syarat formal bahwa Wajib Pajak wajib belum membayar sanksi administrasi sebelum permohonan diajukan. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, ketentuan dalam PMK tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berkedudukan lebih tinggi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya sanksi administrasi terbukti bukan karena kesalahan Pemohon Banding, melainkan akibat keterlambatan penerbitan peraturan pelaksanaan (PP Nomor 49 Tahun 2022) yang berlaku surut. Menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang kooperatif namun menghalanginya memperoleh keadilan administratif melalui penafsiran syarat pembayaran dianggap menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan tujuan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutus untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon Banding.

Dampak Praktis bagi Perusahaan

Putusan ini memberikan implikasi penting bagi dunia usaha, khususnya di sektor pertambangan dan komoditas yang terdampak perubahan regulasi fiskal:

• Kepastian Hukum Transisi: Perubahan status Barang Kena Pajak (BKP) melalui peraturan pelaksana yang berlaku surut berpotensi menimbulkan kebingungan pencatatan PPN dan pengkreditan pajak masukan bagi perusahaan.
• Pengujian Unsur Kekhilafan: Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi apabila kekeliruan timbul akibat ketidakpastian aturan, bukan karena kelalaian atau kesengajaan wajib pajak.
• Hirarki Peraturan Perundang-undangan: Persyaratan administratif dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tidak boleh menegasikan hak substantif yang dijamin oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Risiko Kepatuhan dan Rekomendasi Langkah Konkret

Untuk mengantisipasi sengketa serupa, perusahaan diimbau untuk mengambil langkah-langkah mitigasi risiko kepatuhan berikut:

1. Rekonsiliasi Pajak Secara Berkala: Lakukan penelaahan secara mendalam terhadap status PPN atas perolehan dan penyerahan barang/jasa, terutama apabila terjadi perubahan regulasi perpajakan yang bersifat retroaktif atau transisional.
2. Dokumentasi Keputusan Bisnis: Simpan seluruh bukti komunikasi, penafsiran regulasi internal, serta korespondensi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai dasar pembuktian iktikad baik dan ketiadaan unsur kesengajaan dalam pelaporan pajak.
3. Penyusunan Permohonan Administratif yang Komprehensif: Dalam mengajukan upaya hukum administratif seperti permohonan pengurangan sanksi Pasal 36 UU KUP, pastikan argumen didasarkan pada kondisi in concreto (keadaan konkret di lapangan) dan didukung oleh yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak sebelumnya yang sejenis.

Sumber

• Pengadilan Pajak: Putusan Pengadilan Pajak 003218.99.2026 — sengketa Gugatan Pajak

Informasi bersifat umum dan bukan nasihat profesional; untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan tim FRS Optima Consulting.