Menguji Bukti Kenaikan Harta Sengketa PPh Orang Pribadi

Sengketa perpajakan sering kali bermula dari perbedaan pandangan antara otoritas fiskal dan wajib pajak dalam menilai kewajaran harta yang dilaporkan. Informasi resmi dari Pengadilan Pajak tanggal 2 November 2026 menunjukkan pentingnya pengujian bukti material secara komprehensif. Perusahaan dan praktisi perpajakan perlu memahami bagaimana majelis hakim menilai validitas data kenaikan harta bersih dalam pemeriksaan pajak penghasilan.

Duduk Perkara Sengketa Pajak

Kasus ini berawal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018. Berdasarkan SKPKB tersebut, pemeriksa menetapkan penghasilan neto sebesar Rp1.648.293.181,00 dan total pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp507.874.101,00. Terbanding melakukan koreksi positif atas Penghasilan dari Luar Usaha (Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya) sebesar Rp1.201.429.181,00 serta koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp178.500,00.

Pemohon Banding mengajukan keberatan namun ditolak sebagian oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Keputusan Nomor KEP-00175/KEB/PJ.05/2023 tanggal 22 Juni 2023. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Pemohon Banding meneruskan sengketa ke Pengadilan Pajak. Pokok sengketa utama berkisar pada kebenaran data harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2017 dan 2018 yang digunakan untuk menghitung kenaikan harta bersih.

Analisis Hukum dan Pembuktian Harta

Dalam persidangan, Terbanding mendasarkan koreksinya pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh mengenai penambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak sebagai objek pajak. Pemeriksa menghitung kenaikan harta bersih tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp4.499.327.722,00, sementara penghasilan neto dilaporkan sebesar Rp3.297.184.541,00. Selisih tersebut dianggap sebagai penghasilan dari luar usaha yang belum dilaporkan.

Sebaliknya, Pemohon Banding menyajikan bukti tertulis berupa SPT Pembetulan, rekening koran bank, bilyet deposito, laporan keuangan entitas terkait, dan akta pendirian. Majelis Hakim menilai bahwa kenaikan harta bersih yang disengketakan terjadi karena adanya kekeliruan pencatatan dan pelaporan harta pada SPT normal, seperti deposito yang belum terakumulasi dengan benar, kesalahan nilai aset saham, serta pencatatan kas dan bank. Setelah dilakukan rekonsiliasi menyeluruh, penambahan harta bersih ternyata tidak melebihi penghasilan neto yang sah.

Sumber: Data Putusan Pengadilan Pajak, 2026.

Risiko Kepatuhan bagi Wajib Pajak

Risiko utama yang dihadapi wajib pajak non-badan adalah ketidaksesuaian antara data harta dalam SPT Tahunan dengan kondisi riil keuangan pribadi. Pemeriksa pajak kerap menggunakan metode net worth method untuk mendeteksi potensi penghasilan yang belum dilaporkan. Jika pencatatan aset seperti kepemilikan saham pada badan usaha, deposito, atau properti tidak akurat, sistem perpajakan dapat secara otomatis menganggap selisih nilai tersebut sebagai objek pajak tambahan.

Selain itu, kelalaian dalam melakukan pembetulan SPT sebelum dimulainya pemeriksaan sering kali memperumit posisi hukum wajib pajak. Meskipun wajib pajak memiliki hak untuk membuktikan kebenaran material di persidangan, proses pembuktian tersebut membutuhkan dokumentasi yang sangat rinci dan berlapis.

Rekomendasi Langkah Konkret

1. Lakukan rekonsiliasi berkala antara harta pribadi dan laporan keuangan badan usaha yang dimiliki guna menghindari pencatatan ganda atau nilai aset yang keliru.
2. Simpan seluruh dokumen pendukung perolehan harta seperti akta, rekening koran, bilyet deposito, dan perjanjian jual beli secara sistematis.
3. Manfaatkan hak pembetulan SPT sesegera mungkin apabila ditemukan kesalahan pengisian sebelum otoritas pajak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).
4. Libatkan jasa konsultan pajak atau ahli akuntansi untuk melakukan audit internal atas daftar harta dan kewajiban sebelum melaporkan SPT Tahunan.

Sumber

• Pengadilan Pajak: Putusan Pengadilan Pajak PUT-008519.14.2023.PP.M XB — sengketa Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi

Informasi bersifat umum dan bukan nasihat profesional; untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan tim FRS Optima Consulting.