Strategi Sengketa PPh Badan: Menyelaraskan Substansi Ekonomi dan Bukti Pembukuan

Berdasarkan informasi yang bersumber dari Pengadilan Pajak yang dirilis pada tanggal 28 Oktober 2026, sengketa perpajakan sering kali berakar dari perbedaan interpretasi pembukuan dan pembuktian dokumen pendukung antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artikel ini mengulas putusan tingkat pertama dan terakhir yang memuat evaluasi mendalam atas sengketa Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2019 yang diajukan oleh Pemohon Banding, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit, pabrik CPO, dan perkebunan tebu.

Pokok Sengketa dan Dalil Para Pihak

Dalam permohonan bandingnya, Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi Penghasilan Netto yang ditetapkan oleh Terbanding. Terdapat dua pokok sengketa utama yang menjadi perdebatan dalam persidangan:

1. Koreksi Peredaran Usaha (Penjualan Ekspor): Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp1.428.279.874,00 atas penjualan ekspor dengan alasan komponen biaya freight (ongkos angkut kapal) dan asuransi belum dilaporkan sebagai bagian dari peredaran usaha dalam SPT PPh Badan. Sebaliknya, Pemohon Banding dalilkan bahwa nilai ekspor secara total telah dibukukan dan digabungkan dalam perkiraan buku besar, sehingga koreksi tersebut merupakan bentuk pengenaan pajak ganda (double counting).
2. Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha: Terbanding mengenakan koreksi sebesar Rp24.653.448.250,00 atas transaksi penjualan batu bara kepada perusahaan afiliasi yang dicatat di dalam akun persediaan BBM dan pelumas. Terbanding menilai transaksi tersebut belum dilaporkan sebagai penghasilan, sementara Pemohon Banding menegaskan bahwa pencatatan tersebut merupakan transaksi pinjam-meminjam fisik persediaan yang belum memperhitungkan Harga Pokok Penjualan (HPP) secara proporsional.

Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Pajak melakukan pengujian material berdasarkan bukti-bukti tertulis, dokumen kepabeanan (PEB), kontrak penjualan, faktur komersial, rekening koran, serta penerapan standar akuntansi dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terkait sengketa pertama, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding berhasil membuktikan secara meyakinkan bahwa nilai ekspor Cost, Insurance, and Freight (CIF) telah dicatat seutuhnya dalam pembukuan perkiraan buku besar. Oleh karena itu, koreksi positif atas peredaran usaha dinyatakan tidak dapat dipertahankan karena terbukti terjadi penghitungan ganda.

Terkait sengketa kedua, Majelis menilai bahwa transaksi penjualan kepada pihak afiliasi merupakan obyek pajak yang harus diakui sebagai penghasilan. Namun demikian, berdasarkan prinsip penandingan biaya terhadap pendapatan (matching principle) dan asas keadilan material, Majelis memutuskan bahwa HPP atas batu bara sebesar Rp24.035.957.152,00 harus diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dengan demikian, hanya margin laba bersih sebesar Rp617.491.098,00 yang tetap dipertahankan sebagai penghasilan kena pajak.

Dampak Praktis dan Risiko Kepatuhan bagi Perusahaan

Putusan ini memberikan pelajaran berharga bagi perusahaan dalam mengelola kepatuhan pajak korporasi:

• Risiko Kesalahan Pencatatan Jurnal Internal: Kesalahan penamaan atau kekeliruan penjurnalan antar-akun (misalnya akun persediaan versus akun piutang afiliasi) dapat memicu kecurigaan otoritas pajak dan berujung pada koreksi fiskal yang signifikan.
• Pentingnya Rekonsiliasi Dokumen Komersial dan Fiskal: Perusahaan harus memastikan kesesuaian menyeluruh antara dokumen transaksi ekspor (PEB, invoice, B/L) dengan pencatatan omzet di Buku Besar (General Ledger) guna menghindari sengketa akibat perbedaan metode pengakuan komponen biaya angkut.
• Penerapan Substance Over Form: Pengadilan Pajak kembali menegaskan pentingnya kebenaran materiil di atas formalitas administratif. Transaksi afiliasi harus didukung oleh dokumentasi transfer pricing dan pencatatan HPP yang akurat agar tidak menimbulkan beban pajak yang tidak semestinya.

Rekomendasi Langkah Konkret

1. Melakukan audit internal secara berkala atas kesesuaian pencatatan akuntansi komersial dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, khususnya untuk transaksi-transaksi non-reguler atau transaksi dengan pihak afiliasi.
2. Memastikan setiap transaksi pinjam-meminjam barang atau persediaan antar-perusahaan terafiliasi dicatat secara transparan dengan dokumentasi pendukung yang memadai, termasuk rincian Harga Pokok Penjualan yang jelas.
3. Memperkuat sistem pengendalian internal guna meminimalkan kesalahan administrasi pencatatan (clerical error) pada jurnal internal perusahaan yang dapat disalahartikan oleh pemeriksa pajak.

Sumber

• Pengadilan Pajak: Putusan Pengadilan Pajak 012385.15.2022 — sengketa Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Informasi bersifat umum dan bukan nasihat profesional; untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan tim FRS Optima Consulting.