Menakar Pembuktian Ekspor Jasa dan Risiko Pengakuan Pendapatan PPN

Berdasarkan informasi resmi yang bersumber dari Pengadilan Pajak tertanggal 28 Oktober 2026, sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Putusan Nomor PUT-009594.16/2024/PP/M.XIIIA Tahun 2026 memberikan pelajaran berharga bagi pelaku usaha jasa lintas batas. Sengketa ini melibatkan Pemohon Banding yang bergerak di bidang penyediaan jasa media monitoring dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Terbanding. Perusahaan melakukan transaksi dengan afiliasi luar negeri namun diuji ketat terkait aspek administratif dan pembuktian substansial.

Pokok Sengketa dan Dalil Para Pihak

Sengketa utama bermula dari koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.156.772.661,00 untuk Masa Pajak Desember 2019. Koreksi ini berasal dari selisih antara peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan dan penyerahan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Terbanding mempertahankan koreksi karena menilai Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa sebagian besar nilai sebesar Rp2.425.644.443,00 merupakan ekspor jasa kena pajak sesuai PMK Nomor 32/PMK.010/2019. Terbanding berargumen tidak terdapat perikatan atau perjanjian tertulis, rincian jenis kegiatan, serta bukti pembayaran yang memadai. Selain itu, nilai sebesar Rp729.780.573,00 yang berasal dari akun advance sales dinilai tidak didukung bukti pelaporan PPN yang memadai pada masa sebelumnya.

Sebaliknya, Pemohon Banding mendalilkan bahwa pendapatan dari afiliasi luar negeri tersebut adalah ekspor jasa yang dikonsumsi di luar daerah pabean sehingga tidak terutang PPN. Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung seperti Jobsheet Requisition Sheet (JRS), kontrak, invoice, Form DGT-1, Certificate of Residence, dan bukti pembayaran. Terkait akun advance sales, dana tersebut merupakan pembayaran tahun 2018 yang telah dipungut dan dilaporkan PPN-nya pada tahun 2018, sedangkan pengakuan pendapatan pada tahun 2019 murni karena prinsip akuntansi akrual.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya mengedepankan asas pembuktian bebas dan prinsip substansi ekonomi di atas bentuk formal (substance over form). Berdasarkan pemeriksaan persidangan, Majelis menilai dokumen seperti JRS, invoice, perjanjian, Form DGT-1, Certificate of Residence, dan bukti pembayaran telah saling bersesuaian dan membentuk rangkaian pembuktian yang valid bahwa penerima jasa berkedudukan di luar negeri.

Majelis berpendapat bahwa hukum pembuktian pajak tidak mensyaratkan dokumen harus disajikan secara terpisah untuk setiap transaksi sepanjang substansi dan kemampuan alat bukti dapat menjelaskan peristiwa hukum. Terkait akun advance sales, merujuk Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang PPN, kewajiban PPN telah lahir dan dipenuhi pada saat pembayaran diterima di tahun 2018. Pengakuan pendapatan di tahun 2019 adalah reklasifikasi pencatatan akuntansi yang tidak menimbulkan penyerahan baru atau terutang PPN baru. Pengenaan PPN kembali atas transaksi ini akan melanggar asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas netralitas PPN akibat pengenaan pajak berganda atas satu transaksi ekonomi yang sama.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding, sehingga DPP PPN yang PPN-nya harus dipungut sendiri ditetapkan kembali menjadi Rp793.200.683,00.

Pelajaran dan Rekomendasi Langkah Konkret

Kasus ini memberikan implikasi strategis bagi perusahaan penyedia jasa multinasional di Indonesia. Perusahaan harus mengantisipasi risiko kepatuhan melalui langkah-langkah mitigasi berikut:

1. Tertib Administrasi Kontrak dan Penagihan: Pastikan setiap transaksi dengan afiliasi luar negeri didukung perjanjian tertulis yang merinci jenis kegiatan, rincian penyerahan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean, serta dokumen pendukung transaksi yang dapat ditelusuri.
2. Konsistensi Rekonsiliasi Fiskal dan Akuntansi: Lakukan pencatatan yang transparan dan sistematis atas akun pendapatan tangguhan (advance sales atau uang muka) guna memastikan tidak terjadi pengenaan PPN ganda pada tahun pajak berikutnya saat pendapatan diakui secara akrual.
3. Penguatan Dokumentasi Pembuktian Substantif: Simpan seluruh dokumen administratif seperti Certificate of Residence, Form DGT, Jobsheet, dan bukti aliran dana masuk untuk mengantisipasi pengujian substansi ekonomi oleh pemeriksa pajak.

Sumber

• Pengadilan Pajak: Putusan Pengadilan Pajak 009594.16.2024 — sengketa Pajak Pertambahan Nilai PPN

Informasi bersifat umum dan bukan nasihat profesional; untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan tim FRS Optima Consulting.